Spirit Of Banten : Edisi Membangun Indonesia dari Kampung

- June 28, 2017

Kampung merupakan wilayah paling kecil dari suatu sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Kampung-kampung tersebut hidup berkelompok sehingga mempunyai wilayah administratif yang disebut dengan Desa. Jumlahnya sekitar 70.000 an desa yang tersebar di seluruh penjuru Nusantara.

Kampung dalam persepsi masyarakat Indonesia selalu dimaknai sebagai simbol kemiskinan, tidak mengenal teknologi dan berkonotasi buruk. Oleh karena itu jika ada orang yang miskin atau gagap teknologi atau berperilaku tidak baik selalu disebut 'kampungan'. Paradigma seperti ini sudah lama sekali mengakar di masyarakat Indonesia, jadilah kampung-kampung tersebut ditinggalkan tidak hanya oleh pemerintah, bahkan oleh warganya yang produktif.

Merubah Indonesia harus dimulai dari kampung. Karena di sanalah peradaban itu lahir. Karena di sanalah sumber kehidupan itu ada. Indonesia dengan jumlah kampungnya, berpotensi menjadi negara yang bisa mensejahterakan masyarakatnya.
Ini yang luput dari pemerintahan sekarang. Mereka terlalu sibuk dengan urusan kader-kadernya yang tersangkut kasus korupsi. Terlalu sibuk dengan pencitraan partainya. Mereka hanya melihat kampung sebagai objek untuk program yang bisa menaikkan citra partainya. Mereka lupa bahwa akar persoalan Negara sebenarnya adalah ketidakhadiran Negara itu di kampung walaupun instrumennya sampai di kampung-kampung. Sehingga kampung itu bukan tertinggal, tapi ditinggalkan oleh pemerintah.
Ketidakhadiran Negara itu bisa dilihat dari infrastruktur yang sangat mengkhawatirkan di kampung. Anak-anak dan orang tua harus menyeberang sungai tanpa jembatan untuk sekolah dan bertani. Ruang pendidikan hanya berdinding bilik dengan lantai dari tanah. Hasil bumi dibeli dengan sangat murah sekali. Kekayaan alamnya dieksploitasi sehingga kawasannya mengalami degradasi lingkungan. Mata pencahariannya baik itu sebagai nelayan, petani dan buruh sangat tergantung dengan kondisi alam dan cuaca yang bersahabat.

Pemerintah sekarang memang memiliki konsep pemberdayaan masyarakat dengan nama Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang dimulai tahun 2007 baik itu di kawasan perkotaan maupun di pedesaan. Namun, hasil dari program tersebut belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Dengan biaya sekitar 40 Trilyun dari pinjaman ADB dan IDB yang sudah digelontorkan, baru sekian persennya saja masyarakat jadi berdaya dan mandiri. Hutang bertambah banyak, kekayaan alam dikeruk dan masyarakatnya semakin terpuruk.

Merubah Indonesia dari Kampung bukan berarti membawa budaya baru yang aneh dan asing bagi masyarakatnya. Bukan juga memberikan bantuan ataupun 'charity' yang mengakibatkan masyarakatnya mengalami ketergantungan. Bukan juga meminjam dana dari Negara pendonor. Bukan pabrik ataupun infrastruktur jalan yang dibangun. Karena jika itu yang dibangun, maka sifat konsumtif masyarakatnya akan tinggi yang akan berdampak kepada rusaknya moral dan perilaku masyarakat.

Salah satu yang membuat tidak tercapainya target PNPM Mandiri adalah sistem birokrasi yang berbelit-belit dan panjang yang harus disesuaikan dengan kriteria yang diinginkan oleh Negara pendonor. Selain itu, paradigma para pemimpin dan wakil rakyatnya yang lebih mengutamakan pembentukan badan, lembaga atau komisi dibanding terjun langsung ke lapangan. Mereka lebih senang pelesiran ke luar negeri yang dikemas dengan nama studi banding. Hal tersebut akan menambah panjang sistem birokrasi dan sudah barang tentu akan membebani keuangan Negara.

Oleh karena itu, merubah Indonesia dari kampung dilakukan dengan cara memutus jalur birokrasi yang kompleks, mendatangkan tenaga-tenaga ahli yang berpengalaman dan telah sukses dibidang perekonomian untuk terjun langsung memberdayakan masyarakat kampung, melibatkan partisipasi komunitas independen yang peduli terhadap kampung dan tidak meminjam dana dari negara pendonor. Dan yang dilakukan real di kampung adalah pembangunan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi lokalnya.